Heatstroke merupakan kondisi tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat celsius atau bahkan lebih. Serangan ini terjadi karena tubuh gagal mempertahankan kestabilan suhunya akibat termoregulasi, yaitu kemampuan menyeimbangkan antara produksi panas dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh.
Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free LANGKAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI PANTAI SINGAPURA Ahmad Ibrahim Hasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, Indonesia E-mail Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Kata kunci Diplomasi,Garis Pantai , Pantai Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas bangsa dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan bernegara dilaksanakan terutama di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali. Wilayah atau tempat merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, wilayah adalah tempat negara dalam menjalankan sistem pemerintahanya atas orang-orang, semua benda dan semua kegiatan yang terjadi di wilayah itu. Reklamasi adalah kegiatan buatan manusia yang meningkatkan jumlah manfaat sumber daya lahan dari segi lingkungan dan sosial ekonomi melalui reklamasi dan drainase. Namun, sejak diundangkannya UU Kelautan UNCLOS 1982, banyak ketentuan baru yang berkaitan dengan laut Dalam konteks itu, Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepulauan terbanyak, berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional III tahun 1982, juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, setelah itu diratifikasi oleh hukum laut. Nomor 17 disetujui. 1985 melihat ratifikasi UNCLOS 1982, beberapa di antaranya diatur oleh perjanjian atau kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam, termasuk Singapura. Kesepakatan atau kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia dan Singapura saling bertetangaan hanya dipisahkan oleh laut, sehingga perbatasan kedua negara tersebut merupakan perbatasan laut. Dalam isu perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura muncul disebabkan karena tumpang tindih dan saling mengklaim yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan asepek pertahanan dan keamanan serta keutuhan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pangkal2. Dasar penetapan laut teritorial tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sementara itu, Singapura yang pernah 1Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. 2P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, menjadi jajahan Inggris, dalam menentukan luas laut teritorialnya menirukan apa yang dipraktekan di inggris. Perairan teritorial Inggris sendiri mengikuti teori dari Cornelius. Diama Teori Cornelius menyatakan untuk menentukan luasnya sebuah laut teritorial suatu negara dihitung melalui tembakan jangkauan rata-rata meriam, sedangkan jangkauan yang dihitung adalah 3 mil laut lepas. Selat malaka yang memisahk anantara Indonesia dari Singapura terletak sanggat strategis, karena terletak di Jalur Perdagangan laut Global. Daerah ini merupakan daerah yang sangat sibuk dikarena banyak sekali kapal-kapal perdagangan yang melewati dan bersinggah di sana, sehingga menyebabkan negara yang mejadi tempat pemberhentian atau menguasai daerah ini secara tidak langsung medapatkan efek ekonomi yang berkembang pesat. Potensi yang ditimbulkan laut teritorial ini mendorong Indonesia dan Singapura untuk mempertahankan klaimnya, yang akhirnya berujung pada sengketa antara kedua negara. Dalam isi Pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur bahwa kedaulatan suatu negara pantai, di samping wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal negara kepulauan, meliputi batas jalur laut dengan negara tersebut3. Dalam undang-undang UNCLOS tahun 1982 menetapkan bahwa, penetapan batas suatu laut antara dua negara pantai yang saling berlawanan harus ditempuh dengan cara baik, yaitu dengan melalui perundingan bersama atau bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tahapan penandatanganan perjanjian perbatasan di laut tidak berbeda dengan tahapan penandatanganan perjanjian internasional. MASALAH 1. Bagaimana efek reklamasi pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura ? 2. Bagaimana langkah diplomasi Pemerintah Indonesia dalam sengketa batas laut dengan Singapura? 3 Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. efek pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura Secara konseptual, kawasan dapat dipahami sebagai ruang atau tempat, di mana warga negara atau penduduk negara itu tinggal dan melakukan aktivitas. Dalam konteks perjanjian internasional, wilayah merupakan salah satu ciri penting bagi suatu negara agar diakui, karena untuk dapat diakui secara internasional harus memiliki batas-batas fisik negara, seperti perbatasan, negara membutuhkan tempat untuk menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi hak-hak rakyatnya4. Letak/posis dan luas wilayah memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Sebagaimana telah menjadi hal umum bahwa negara-negara maju pasti dalam hal ekonomi dan politik memiliki posisi strategis atau posisi yang kuat seperti Amerika Serikat,Cina,Jepang,Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran atau luas suatu bangsa demi mencapai keberhasilannya pintar dalam mengembangkan sumber daya yang tersedia dari situlah menghasilkan kekuatan militer dan ekonomi sehingga besar kecilnya wilayah menjadi kunci pengaruh dan kekuatannya satu negara ke negara lain. Isu tentang perbatasan laut dalam maritim Indonesia dan Singapura mulai muncul karena tumpang tindih saling klaim dan misscomunication atas laut teritorial yang diajukan kedua negara. Sebagai contoh pada tahun 1957, pemerintah Indonesia yang saat itu mengeluarkan deklarasi tentang laut teritorialnya. Pernyataan dekrit ini tercantum dan tertulis dalam Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Djuanda mengakatakn bahwa laut teritorial Indonesia adalah berjarak 12 mil laut dari garis tepi pantai pantai. Sedangkan ditahun yang sama juga, Singapura menerbitkan ordinance yang mengukur luas laut teritorialnya sendiri. Sejak Singapura berhasil dikuasai Inggris, penentuan luas wilayah 4 Adolf Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta , Rajawali Pers. perairannya mecontoh apa yang berlaku di Inggris juga , berdasarkan teori Cornelius. Menyatakan bahwa penentuan lebar suatu laut teritorial negara adalah jarak yang beraasal dari tembakan sebuah meriam. Pada saat itulah , jarak tembak rata-rata sebuah meriam adalah tiga mil. Sehingga pengakuan tanah pantai yang diajukan oleh Indonesia dan Singapura saling tumpang tindih karena perairan antara kedua negara kurang dari 15 mil. Sebagai salah satu negara terkecil di Asia Tenggara, singapura sangat menyadari hal penting bahwa negara mereka memiliki wilayah yang kecil sehingga pentingnya melakukan pelebaran lokasi dan ukuran wilayah. Meskipun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun mereka memiliki wilayah yang sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan wilayah dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayahnya melalui reklamasi. Sejak zaman Sir Stamford Raffles sampai saat ini, singapura telah berkembang pesat menjadi pelabuhan kapal ekspor-impor yang besar dan berkembang. Barang ekspor yang bersal dari negara tetangga di Asia Tenggara selalu melewati/transit di Singapura lalu beru melanjutkan perjalanan ke Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kapal-kapal ini berangkat dari Dermaga dan Pelabuhan Singapura selalu membawa karet, kopra, kayu bulat, rempah-rempah dan barang-barang industri lainya untuk di impor ke negara diluar zona Asia Tenggara, yang dimana mencerminkan posisi negara Singapura sebagai lokasi industri terkemuka di benua Asia Tenggara. Kapal yang bersingah di Singapura selalu diberi fasilitas penanganan dan penyimpanan kargonya dengan baik dan termasuk yang paling modern di dunia untuk saat ini . Selain itu, banyak kapal juga menjalani perbaikan besar di Singapura. Istilah reklamasi berasal dari kata reclamation,yang berasal dari kata kerja reklamasi berarti melanjutkan. Menurut Prof. Sudharto P Hadi mengatakan bahwa reklamasi merupakan usaha negara untuk merenovasi kawasan yang tidak terpakai dan tebengkalai agar menjadi kawasan yang dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reklamasi memiliki makna iyalah upaya perluasan areal penggunaan lahan yang pada awalnya tidak diperlukan5. 5 AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Tujuan dari proyek reklamasi adalah untuk memperoleh lahan pertanian, membangun bangunan atau memperluas kota, atau mengaksesnya untuk kendaraan. Proyek reklamasi seringkali melibatkan wilayah yang ada di sekitaran laut, baik perairan dangkal maupun yang dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan di daerah berawa yang seringkali digunakan untuk kebutuhan konstruksi industri negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restorasi pantai merupakan usaha dalam peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk perumahan, pertanian, dan perluasan. Singapura merevitalisasi garis pantainya yang semula sempit, untuk memprediksi pertumbuhan penduduknya, serta mepertimbangan ekonomi dan komersial. Reklamasi pantai yang sedang dilakukan di sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir karena, Singapura mengharapkan wilayah mereka berkembang menjadi sekitar 160 kilometer persegi. Bahanbaku yang dipergunakan untuk menyelamatkan tepi pantai restorasi singapura adalah pasir laut yang didatangkan langsung dari negara maju lain. Salah satunya iyalah negara Indonesia, yang diambil dari Kepulauan Riau. Pemugaran garis pantai berhasil membuat singapura memperluas wilayahnya, sekitar tahun 2000 saja dataran Singapura menigkat menjadi 766 km. Berdasarkan data yang diperoleh, Singapura MND dan Singstat, proyek restorasi garis pantai dijadwalkan selesai pada 2010 akan membutuhkan pasir laut dengan volume yang sanggat banyak yang ditaksir diatas 1,6 miliar meter kubik. Namun pada kenyataannya, jumlah pantai berpasir yang dibutuhkan oleh Singapura jauh melebihi eskpetasi jumlah tersebut. Menurut data dari KBRI, untuk kontrak impor pasir laut saja dari Indonesia, kebutuhan pasir laut mencapai 2,2 miliar m36. Bahkan, peningkatan luas daratan pantai di singapura telah berdampak pada menggesernya jalur laut ke arah selatan, yang menandakan bahwa wilayah perairannya telah mulai bergeser ke arah selatan. Restorasi menggeser perbatasan laut Indonesia- Singapura keselatan akan menguntungkan Singapura seiring dengan perluasan wilayah dan kedaulatan teritorialnya. Di sisi lain, pemulihan garis pantai Singapura akan menyebabkan kerusakan besar bagi pihak Indonesia. Wilayah perairan dan udara Indonesia di atas wilayah ini akan semakin terbatas, ini menunjukan bahwa negara 6 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Indonesia tidak memiliki power, jika seperti ini akan kehilangan kedaulatan wilayah perairan atas wilayah tersebut. Ada beberapa faktor/alasan menjadi pendorong atau titik balik pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pemasalahan perbatasan laut dengan negara Singapura7. Pertama, pemerintah Indonesia prihatin dengan reklamasi pantai Singapura. Pemugaran garis pantai Singapura telah berhasil memperbesar wilayahnya. Indonesia khawatir pemekaran yang terjadai akan menimbulakan perubahan garis pantai, menyebabkan wilayah perairan Singapura yang mulai berangsur-angsur bergeser ke arah selatan. Perubahan teritorial yang dialami Singapura juga beerdampak terjadinya pergeseran batas laut Indonesia dengan Singapura dan ditambah dengan pengurangan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Kedua, eksploitasi pasir laut dari Kepulauan Riau yang dilakukan untuk kebutuhan ekspor ke Singapura telah menyebabkan erosi bibir pantai dan mengancam akan kehilangan titik tolak Indonesia di kawasan ini. Penambangan pasir yang sebenarnya diharpkan sebagai penyumbang resep asli daerah yang cukup besar. Hampir 8% produk ekspor provinsi Kepulauan Riau adalah pasir laut. Sedangkan penambangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga sebagian besar air di Provinsi Riau telah dimanfaatkan oleh kontraktor. Sampai Juni 2002, 67 perusahaan telah memperoleh izin penambangan untuk pasir laut dan 300 sisanya memiliki izin eksplorasi. Ketiga, Demi menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara gambaran umum, wilayah perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain terutama di Asian Tenggara sering menghadapi ancaman teritorial dari gerakan organisasi separatis, penyelundupan, pembajakan serta penangkapan ikan secara ilegal. Menyikapi ancaman tersebut, TNI AL selalu melakukan patroli keamanan di sekitar perairan laut Indonesia. Akan tetapi, belum adanya batasan laut yang jelas antara Indonesia dan Singapura sehingga sering timbulnya gesekan antar kedua angkatan laut kedua negara yang menyebabkan sering bentrok saat patroli keamanan di kawasan perbatasan. Hal ini akhirnya menjadi salah satu pemicu yang mendorong pemerintah Indonesia untuk 7 Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. sesegera mungkin merampungkan permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Singapura8. Pada awal tahun2003, pemerintah indonesia telah mengeluarkan Kepmenperdag No. 117/MPP/Kep/2/2003 yang memuat tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Larangan tersebut mulai berlaku pada 18 Februari 2003. Semenjak saat itu lah , Indonesia mulai menghentikan ekspor pasir, terutama untuk membatasi kebutuhan Singapura dalam merehabilitasi pantai. Indonesia sendiri siap membuka kembali peluang ekspor pasir laut ke Singapura jika tercapai kesepakatan perbatasan laut antara kedua negara9. Desakan Indonesia untuk menolak restorasi garis pantai Singapura sebagai bentuk kriteria penghapusan batasan laut Indonesia dan Singapura ditunjukkan dalam sebuah pertemuan diskusi antar kedua negara. Walaupun pada bunyi Pasal 11 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang tujuan penetapan batas laut secara teritorial, fasilitas seperti pelabuhan permanen terluar yang merupakan bagian dari integral sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian kecil dari pantai. Instalasi laut dan pulau buatan tidak dianggap sebagai konstruksi atau bagisan dari pelabuhan permanen. Dari segi hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan bagi negara Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Padahal benar reklamasi garis pantai yang dilakukan Singapura adalah bagian dari instalasi pelabuhan dan untuk kepentingan menjaga keselamatan pelayaran dikancah internasional. Oleh karena itu, Singapura sangat bersikeras untuk menggunakan garis dasar restorasi pantai untuk menentukan batas teritorialnya dengan Indonesia. Dalam perkembanganya hukum internasional dapat menimbulkan sebuah konflik antar negara karena adanya keraguan dan perbedaan dalam pelaksanaan hukum laut oleh masing-masing negara10. Atas dasar inilah hal di atas merupakan salah satu contoh bentuk 8 Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Di akses pada 20 desember 2021. 9 Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4- oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. 10 Yordan, Gunawan,” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. perkembangan hukum laut internasional yang membuka peluang konflik perbatasan antara negara satu dengan yang lainya tak terkecuali Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura sendiri melakukan pemulihan pantai untuk meningkatkan wilayah dan juga untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dengan mendirikan pelabuhan dan bandara baru di sekitar Bandara Changi. Seiring berjalanya waktu, negosiasi antar delegasi yang secara teknis berfokus pada penetapan batas maritim kedua negara, Singapura telah sepakat untuk tidak menggunakan restorasi garis pantai sebagai garis pangkal perbatasannya di sebelah timur Selat Singapura. Penetapan garis pangkal yang digunakan Singapura diambil dari tanah alam Singapura sendir. Dengan kata lain, memulihkan garis pantai Singapura tidak akan mengubah baseline atau posisi garis Singapura dalam menangani masalah pembatasan dengan Indonesia. Sedangkan untuk pihak Indonesia dengan menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan ,sebab banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Batam dan Bintan. Serta penggunaan garis pangkal kepuluaaun oleh Indonesia sudah terhitung benar dan tepat. Perhitungan ini sudah sesuai dengan yang tercantun dalam undang-undang UNCLOS 1982 dalam pasal 7 tentang penentuan garis pangkal kepulauan yang berbunyi” Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar nusantara dengan karang kering terluar nusantara”. Garis pangkal lurus sendiri ditentukan di bagian 7. Garis pangkal lurus ditarik lalu menghubungkan titik terjauh atau titik akhir dari bukit pada saat air surut. Garis pangkal lurus ini hanya dapat digambar pada pantai yang berkelok-kelok atau jika terdapat pulau, gugusan, atau rangkaian pulau di depannya. Sedangkan untuk garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 7 yang mengatur bahwa “Negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai dengan panjang 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan bebatuan terluar, dengan ketentuan perbandingan luas daratan tidak melebihi 9 berbanding 9,1 dan dengan syarat merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari negara lain. oleh laut. lepaskan atau ZEE”. Berdasarkan pasal 8, Garis pangkal ini dapat digunakan untuk mengukur luasnya laut teritorial suatu negara kepulauan, wilayah tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. diplomasi Indonesia dalam sengketa batas maritim dengan Singapura Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan laut dengan negara Singapura telah dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa maritim mereka dengan cara damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Mei Oktober 1907. Deklarasi ini menyerukan semua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai agar perdamaian, keamanan, hukum dan keadilan internasional tidak terganggu11. Indonesia sendiri juga sedang mengupayakan pendekatan diplomatik melalui perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia dan Singapura siap bertemu untuk membahas penyelesaian perbatasan laut antar kedua negara. Perundingan batas laut dibagian barat di Selat Singapura. Menyusul penyelesaian tentang perjanjian Batas Laut Tengah, Indonesia dan Singapura sekali lagi telah mengupayakan penyelesaian Wilayah Laut Barat. Kebijakan yang diambil pemerintah Singapura mengenai pemulihan garis pantainya telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Hal ini sangat mengancam kedaulatan Indonesia karena dapat mempengaruhi pengukuran garis demarkasi terhadap kedua negara. Selain itu, dikhawatirkan juga bahwa abrasi pantai akibat penambangan pasir yang terus menerus akan mengikis pulau-pulau disekitarnya. Dengan hal ini, Indonesia mulai mengintensifkan upaya diplomasi agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya diplomasi yang dipimpin oleh pemerintah. Terlaksanalah Pada tanggal 26 September 2001, Presiden kelima Indonesia Megawati serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Penanaman Modal Perusahaan Umum di Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, perwakilan delegasi Indonesia bertemu dengan perwakilan delegasi Singapura antara lain Perdana Menteri Goh Chok Tong, Menteri Lee Kuan Yew, Wakil Perdana 11 Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Menteri/Menteri Pertahanan Negara Dr. Tony Tan, Menteri Luar Negeri yang ditugaskan Jayakumar dan Menteri Pendidikan serta Menteri Pertahanan Kedua Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral ini membahas upaya apa saja untuk memperkuat kerja sama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan sepakat untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah "menonjol" antara kedua negara “quiet diplomacy”. Pemerintah Indonesia sendiri meminta kepada pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan antar pejabat senior SOM antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut 12. Berdasarkan agenda yang disepakati kedua belah pihak, pertemuan berlangsung dalam dua tahap. Pada sesi diskusi awal, Ketua perwakilan , Indonesia menjelaskan bahwa isu yang menyangkut bilateral yang diangkat oleh Presiden Indonesia dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Singapura, dalam kunjungannya ke Singapura pada bulan September 2001, adalah antara lain, topik permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, hak ekstradisi, kabut, penyelundupan dan kontrol lalu lintas terhadap udara. Isu utama dalam pertemuan bilateral adalah tentang pengendalian lalu lintas udara, kontraterorisme, peningkatan ekonomi, pengelolaan terhadap Selat Malaka dan perbatasan laut. Pada pertemuan tahap kedua, mereka membahas tentang alur masa depan ASEAN dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Akan teapi, perundingan perbatasan laut yang berlangsung pada pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Singapura gagal menetapkan perbatasan laut bagi negara kedua. Lalu pada tanggal 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas laut antara kedua negara melalui negosiasi delimitasi. Akan tetapi, dalam pertukaran informal pada tahun 2003, pemerintah Singapura meminta bantuan dalam negosiasi perbatasan laut Indonesia- Singapura karena para perunding sedang merundingkan masalah lain yaitu Pedra Branca. Akhirnya pada tanggal 10 September 2003, dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan itikad baik untuk menugaskan staf teknis mereka untuk melakukan perundingan di perbatasan dengan 'Indonesia13. 12 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. 13 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9. Seiring pergantian kepemimpinan di Singapura dan Indonesia telah membuka kembali pintu bagi penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini menjadi penghambat hubungan kedua negara. Penyelesaian dalam perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura juga mulai menarik perhatian dari kedua belah pihak. Terbukti pada 8 November dan 30 Desember, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan secara bilateral, dengan salah satu agendanya adalah untuk menyelesaikan kembali masalah perbatasan laut kedua negara. Akhir pertemuan tersebut mendapatkan hasil yang dimana kedua belah pihak menyepakati bahwa masalah perbatasan laut antara kedua negara akan diselesaikan secara adil dan setara, melalui hubungan tetangga yang baik. Sebelumnya Perundingan Batas Laut Timur di Selat Singapura. Setelah sebelumnya menyepakati kesepakatan maritim untuk wilayah barat dan tengah antara Indonesia dan Malaysia, wilayah terakhir yang perlu diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah indonesia adalah bagian timur. Batas antara laut teritorial di bagian timur Selat Singapura meliputi perairan Batam Indonesia dan Changi Singapura. Penetapan batas laut teritorial dilakukan sesuai dengan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 dan dirundingkan secara bersama sesuai dengan kepentingan kedua negara. Penandatanganan Eastern Regional Agreement dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tanggal 2 September 2014 di Singapura14. Batas-batas baru dalam laut teritorial diatur di Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan batas laut teritorial oleh kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Arif Havas mengatakan, Penyelesaian perbatasan tidak bisa dilakukan secara cepat, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap atau step by step. Masih belum ada kepastian jelas kapan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura akan diselesaikan, meskipun sebelum pertemuan berlangsung, kedua negara bertekad untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. 14Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 Laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sangatlah sempit, sehingga batas anatar laut kedua negara hanya sebatas laut teritorial. Laut teritorial sangatlah berperan penting bagi negara-negara pantai dan nusantara15. Pertama, laut teritorial memainkan peran defensif. Perairan yang dimiliki dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan luar, baik secara terbuka maupun tertutp. Negara memiliki peran andil untuk menyelidiki atau memantau setiap kapal yang mencurigakan di perairan mereka. Negara juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau di sekitar perairan mereka jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kedua, laut teritorial berperan untuk melindungi atau mempertahankan wilayahnya dari penyelundup yang memasuki wilayahnya. Sejak dulu, ada undang- undang dan peraturan untuk selamanya memerangi selundupan, selundupan juga dapat melanggar kepentingan negara dan negara berhak menangkap dan mengadili pelanggar tersebut jika terbukti bersalah. Ketiga, fungsi laut teritorial adalah untuk menjaga satwa dan ekositem perikanan serta sumber daya lainnya yang terkandung di dalam laut teritorial. Di laut teritorial sendiri, negara lain tidak boleh ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya lautnya. Keempat, laut teritorial berfungsi sebagai tempat sanitasi dan isolasi bagi orang asing yang memasuki wilayah negara pantai melalui jalur laut, di mana orang asing tersebut terbukti sebagai pembawa sebuah penyakit menular. Perairan teritorial juga dapat digunakan sebagai pengamanan terhadap kontaminasi jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran kapal tanker. Peningkatan luas wilayah laut teritorial oleh Singapura juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kedaulatan Singapura atas laut teritorial dan wilayah tersebut, tidak terkecuali atas wilayah laut tetapi juga dasar laut dan daratan di bawahnya serta wilayah udara di atasnya. Dengan kata lain, meningkatnya kedaulatan atas teritorial Singapura di wilayah tersebut, Singapura dapat dengan bebas menggunakan sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. 15 Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Sebagai contoh salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan Singapura dengan leluasa dari kawasan ini adalah perikanan. Dengan ditambahannya kedaulatan teritorial di kawasan ini, membuat Singapura leluasa bebas memanfaatkan fishing ground yang ada di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan panganya. Singapura iyalah rumah bagi industri makanan kaleng, akan meraup keuntungan tambahan dari penangkapan ikan ini. Hingga saat ini, penguasaan disektor udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura lebih condong dikuasai oleh Singapura. Dengan pergeseran batas laut Indonesia dan Singapura ke arah selatan, yang dimana terdapat peningkatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut dan akan menyulitkan Indonesia untuk merebut kembali kontrol lalu lintas udara. Penguatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah akan memberikannya lebih banyak keleluasaan dalam menentukan hak kontrol lalu lintas udara dari wilayah yang dikuasainya selama ini. Lokasi Singapura yang strategis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa ancaman yang semakin besar. Penambahan kedaulatan teritorial bagi Singapura di wilayah perbatasan akan menguntungkan bagi Singapura dalam hal patroli dan demi menjamin keamanan di wilayahnya. Dengan demikian kekuatan yang dimiliki oleh Singapura terhadap kawasan ini dapat digunakan untuk bertindak melawan ancaman eksternal yang berbahaya, sehingga efek positifnya stabilitas keamanan Singapura akan selalu terjaga dengan aman. Dalam menjaga teritorial Indonesia dan Singapura dibutuhkan peran pihak berwajib khusunya indonesia dalam menjaganya, akan tetapi kekuatan personil TNI dan Polri saat ini di kawasan perbatasan sangatlah tidak cukup, dengan faktor panjangnya luas perbatasan dan luasnya wilayah dengan sejumlah negara, baik di darat maupun di laut, mereka harus siap untuk mengamankan situasi. Terlebih lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kesatuan TNI dan Polri seperti kendaraan tempur dan posko keamanan perbatasan yang minim dimana ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas penjagaan kawasan perbatasan. Infrastruktur yang tidak memadai di sepanjang perbatasan dan medan yang terbatas inilah yang membuat TNI dan Polri semakin sulit untuk melakukan patroli perbatasan16. 16 Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm 202. Sedangkan kawasan ini merupakan kawasan yang sangat rawan dimasuki oleh penyeludup dan hal yang tidak diinginkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari negara. Pentingnya menjaga diperbatasan, karena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing di sekitar kawasan perbatasan. Menyusun strategi dalam keamanan perbatasan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara, dengan menyatukan visi dan misi bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dengan melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan stabilitas yang sesuai dengan prosedur serta menyeluruh dan terpadu maka menjaga perbatasan bukanlah hal yang sulit. Di bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat ada beberapa Strategi keamanan yang dapat dilakukan meliputi amencapai keamanan di wilayah perbatasan negara bMenjamin bahwa wilayah di bawah kedaulatan Negara tetap tegak dan utuh cMelaksanakan tugas pertahanan di sekitar daerah perbatasan Agar kepentingan nasional negara dapat terpenuhi maka perlu adanya upaya serius dalam menjaga perbatasan agar tercapainya berupa kepentingan keamanan atau kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan yang dimilikinya. Daerah perbatasan itu sendiri akan selalu sejajar dengan daerah perbatasan negara-negara lainya, sehingga dapat menimbulkan kerjasama pertahanan antara negara-negara yang berbatasan atau justru sebaliknya. Akan tetapi Tujuan utumanya iyalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan. Kesimpulan Dari pembahsan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perbatasan laut Indonesia dan Singapura telah diselesaikan dengan dan secara damai melalui jalur diplomatik. Pada saat yang sama juga menyelesaikan perselisihan sengketa wilayah ini, kedua negara yang telah meratifikasi peraturan UNCLOS 1982 dan harus mematuhi ketentuan dan aturan hukum di dalamnya. Adapun pemulihan garis pantai Singapura, Indonesia tetap mematuhi Pasal 15 UNCLOS yang diamana mengatur tentang penentuan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berbatasan. Memang, pemulihan garis pantai Singapura ini berhasil memperluas wilayahnya menjadi 766 kilometer persegi pada tahun 2002. Atas kejadian inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk selanjutnya meningkatkan upaya diplomatiknya dengan Singapura. Agar berhasil menyelesaikan negosiasi sebelumnya, ada hambatan dari kedua negara. Sebagai Pemerintah Singapura, negara dalam penyelesaian perbatasan laut terus mengelak pada tahap penyelesaian, sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemulihan garis pantai Singapura mempengaruhi 1. Penetapan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Pemulihan garis pantai yang dilakukan Singapura dapat menggeser batas laut Indonesia ke selatan, terutama di perbatasan timur dan barat. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penetapan batas laut masih belum lengkap dan Singapura telah mengambil langkah dengan mengeluarkan izin untuk menggunakan titik awal baru dalam pengukuran batas lautnya. Sedangkan batas median tidak akan berubah karena perjanjian perbatasan negara bersifat final dan tidak dapat diubah. 2. Bagi Indonesia sendiri, pemulihan pantai yang dilakukan Singapura akan mengakibatkan pergeseran batas antar laut kedua negara ke selatan, yang akan sangat merugikan bagi negara Indonesia. Pertama, pemulihan pantai Singapura akan mengembalikan wilayah perairan Singapura seluas-luasnya. Kedua, Indonesia tidak akan bisa melaksanakan kedaulatan teritorialnya atas wilayah yang dimilikinya. 3. Bagi Singapura, proses reklamasi pantai dapat memperluas wilayahnya dengan mencakup daratan, perairan, ruang udara melalui darat dan air. Memulihkan pantai dan akan memperluas kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut. Saran Sebaiknya jika suatu negar memiliki perselisihan antara negara lain yang ditimbulkan karna batas wilayah terutama dilaut, sebaiknya diselsaikan melalui cara diplomasi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi negara lain. Akan sanggat beresiko apabila masalah seperti ini sampai melibatkan negara-negara lain, justru akan memperburuk keadaan yang dimana dapat menimbulkan chaos yang berakibat perang perebutan wilayah. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Adolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Pers. AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 202 LAPORAN & MAKALAH Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9 INTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. Https// singapura-tandatangani-perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 baimORIGINALITY REPORT%SIMILARITY INDEX24%INTERNET SOURCES1%PUBLICATIONS2%STUDENT PAPERSPRIMARY Source14%10%1% Exclude quotes On Exclude bibliography Off Exclude matches < 1%LANGKAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI PANTAI SINGAPURA Ahmad Ibrahim Hasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, Indonesia E-mail Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Kata kunci Diplomasi,Garis Pantai , Pantai Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas bangsa dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan bernegara dilaksanakan terutama di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali. Wilayah atau tempat merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, wilayah adalah tempat negara dalam menjalankan sistem pemerintahanya atas orang-orang, semua benda dan semua kegiatan yang terjadi di wilayah itu. Reklamasi adalah kegiatan buatan manusia yang meningkatkan jumlah manfaat sumber daya lahan dari segi lingkungan dan sosial ekonomi melalui reklamasi dan drainase. Namun, sejak diundangkannya UU Kelautan UNCLOS 1982, banyak ketentuan baru yang berkaitan dengan laut Dalam konteks itu, Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepulauan terbanyak, berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional III tahun 1982, juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, setelah itu diratifikasi oleh hukum laut. Nomor 17 disetujui. 1985 melihat ratifikasi UNCLOS 1982, beberapa di antaranya diatur oleh perjanjian atau kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam, termasuk Singapura. Kesepakatan atau kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia dan Singapura saling bertetangaan hanya dipisahkan oleh laut, sehingga perbatasan kedua negara tersebut merupakan perbatasan laut. Dalam isu perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura muncul disebabkan karena tumpang tindih dan saling mengklaim yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan asepek pertahanan dan keamanan serta keutuhan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pangkal2. Dasar penetapan laut teritorial tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sementara itu, Singapura yang pernah 1Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. 2P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, menjadi jajahan Inggris, dalam menentukan luas laut teritorialnya menirukan apa yang dipraktekan di inggris. Perairan teritorial Inggris sendiri mengikuti teori dari Cornelius. Diama Teori Cornelius menyatakan untuk menentukan luasnya sebuah laut teritorial suatu negara dihitung melalui tembakan jangkauan rata-rata meriam, sedangkan jangkauan yang dihitung adalah 3 mil laut lepas. Selat malaka yang memisahk anantara Indonesia dari Singapura terletak sanggat strategis, karena terletak di Jalur Perdagangan laut Global. Daerah ini merupakan daerah yang sangat sibuk dikarena banyak sekali kapal-kapal perdagangan yang melewati dan bersinggah di sana, sehingga menyebabkan negara yang mejadi tempat pemberhentian atau menguasai daerah ini secara tidak langsung medapatkan efek ekonomi yang berkembang pesat. Potensi yang ditimbulkan laut teritorial ini mendorong Indonesia dan Singapura untuk mempertahankan klaimnya, yang akhirnya berujung pada sengketa antara kedua negara. Dalam isi Pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur bahwa kedaulatan suatu negara pantai, di samping wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal negara kepulauan, meliputi batas jalur laut dengan negara tersebut3. Dalam undang-undang UNCLOS tahun 1982 menetapkan bahwa, penetapan batas suatu laut antara dua negara pantai yang saling berlawanan harus ditempuh dengan cara baik, yaitu dengan melalui perundingan bersama atau bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tahapan penandatanganan perjanjian perbatasan di laut tidak berbeda dengan tahapan penandatanganan perjanjian internasional. MASALAH 1. Bagaimana efek reklamasi pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura ? 2. Bagaimana langkah diplomasi Pemerintah Indonesia dalam sengketa batas laut dengan Singapura? 3 Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. efek pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura Secara konseptual, kawasan dapat dipahami sebagai ruang atau tempat, di mana warga negara atau penduduk negara itu tinggal dan melakukan aktivitas. Dalam konteks perjanjian internasional, wilayah merupakan salah satu ciri penting bagi suatu negara agar diakui, karena untuk dapat diakui secara internasional harus memiliki batas-batas fisik negara, seperti perbatasan, negara membutuhkan tempat untuk menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi hak-hak rakyatnya4. Letak/posis dan luas wilayah memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Sebagaimana telah menjadi hal umum bahwa negara-negara maju pasti dalam hal ekonomi dan politik memiliki posisi strategis atau posisi yang kuat seperti Amerika Serikat,Cina,Jepang,Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran atau luas suatu bangsa demi mencapai keberhasilannya pintar dalam mengembangkan sumber daya yang tersedia dari situlah menghasilkan kekuatan militer dan ekonomi sehingga besar kecilnya wilayah menjadi kunci pengaruh dan kekuatannya satu negara ke negara lain. Isu tentang perbatasan laut dalam maritim Indonesia dan Singapura mulai muncul karena tumpang tindih saling klaim dan misscomunication atas laut teritorial yang diajukan kedua negara. Sebagai contoh pada tahun 1957, pemerintah Indonesia yang saat itu mengeluarkan deklarasi tentang laut teritorialnya. Pernyataan dekrit ini tercantum dan tertulis dalam Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Djuanda mengakatakn bahwa laut teritorial Indonesia adalah berjarak 12 mil laut dari garis tepi pantai pantai. Sedangkan ditahun yang sama juga, Singapura menerbitkan ordinance yang mengukur luas laut teritorialnya sendiri. Sejak Singapura berhasil dikuasai Inggris, penentuan luas wilayah 4 Adolf Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta , Rajawali Pers. perairannya mecontoh apa yang berlaku di Inggris juga , berdasarkan teori Cornelius. Menyatakan bahwa penentuan lebar suatu laut teritorial negara adalah jarak yang beraasal dari tembakan sebuah meriam. Pada saat itulah , jarak tembak rata-rata sebuah meriam adalah tiga mil. Sehingga pengakuan tanah pantai yang diajukan oleh Indonesia dan Singapura saling tumpang tindih karena perairan antara kedua negara kurang dari 15 mil. Sebagai salah satu negara terkecil di Asia Tenggara, singapura sangat menyadari hal penting bahwa negara mereka memiliki wilayah yang kecil sehingga pentingnya melakukan pelebaran lokasi dan ukuran wilayah. Meskipun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun mereka memiliki wilayah yang sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan wilayah dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayahnya melalui reklamasi. Sejak zaman Sir Stamford Raffles sampai saat ini, singapura telah berkembang pesat menjadi pelabuhan kapal ekspor-impor yang besar dan berkembang. Barang ekspor yang bersal dari negara tetangga di Asia Tenggara selalu melewati/transit di Singapura lalu beru melanjutkan perjalanan ke Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kapal-kapal ini berangkat dari Dermaga dan Pelabuhan Singapura selalu membawa karet, kopra, kayu bulat, rempah-rempah dan barang-barang industri lainya untuk di impor ke negara diluar zona Asia Tenggara, yang dimana mencerminkan posisi negara Singapura sebagai lokasi industri terkemuka di benua Asia Tenggara. Kapal yang bersingah di Singapura selalu diberi fasilitas penanganan dan penyimpanan kargonya dengan baik dan termasuk yang paling modern di dunia untuk saat ini . Selain itu, banyak kapal juga menjalani perbaikan besar di Singapura. Istilah reklamasi berasal dari kata reclamation,yang berasal dari kata kerja reklamasi berarti melanjutkan. Menurut Prof. Sudharto P Hadi mengatakan bahwa reklamasi merupakan usaha negara untuk merenovasi kawasan yang tidak terpakai dan tebengkalai agar menjadi kawasan yang dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reklamasi memiliki makna iyalah upaya perluasan areal penggunaan lahan yang pada awalnya tidak diperlukan5. 5 AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Tujuan dari proyek reklamasi adalah untuk memperoleh lahan pertanian, membangun bangunan atau memperluas kota, atau mengaksesnya untuk kendaraan. Proyek reklamasi seringkali melibatkan wilayah yang ada di sekitaran laut, baik perairan dangkal maupun yang dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan di daerah berawa yang seringkali digunakan untuk kebutuhan konstruksi industri negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restorasi pantai merupakan usaha dalam peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk perumahan, pertanian, dan perluasan. Singapura merevitalisasi garis pantainya yang semula sempit, untuk memprediksi pertumbuhan penduduknya, serta mepertimbangan ekonomi dan komersial. Reklamasi pantai yang sedang dilakukan di sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir karena, Singapura mengharapkan wilayah mereka berkembang menjadi sekitar 160 kilometer persegi. Bahanbaku yang dipergunakan untuk menyelamatkan tepi pantai restorasi singapura adalah pasir laut yang didatangkan langsung dari negara maju lain. Salah satunya iyalah negara Indonesia, yang diambil dari Kepulauan Riau. Pemugaran garis pantai berhasil membuat singapura memperluas wilayahnya, sekitar tahun 2000 saja dataran Singapura menigkat menjadi 766 km. Berdasarkan data yang diperoleh, Singapura MND dan Singstat, proyek restorasi garis pantai dijadwalkan selesai pada 2010 akan membutuhkan pasir laut dengan volume yang sanggat banyak yang ditaksir diatas 1,6 miliar meter kubik. Namun pada kenyataannya, jumlah pantai berpasir yang dibutuhkan oleh Singapura jauh melebihi eskpetasi jumlah tersebut. Menurut data dari KBRI, untuk kontrak impor pasir laut saja dari Indonesia, kebutuhan pasir laut mencapai 2,2 miliar m36. Bahkan, peningkatan luas daratan pantai di singapura telah berdampak pada menggesernya jalur laut ke arah selatan, yang menandakan bahwa wilayah perairannya telah mulai bergeser ke arah selatan. Restorasi menggeser perbatasan laut Indonesia- Singapura keselatan akan menguntungkan Singapura seiring dengan perluasan wilayah dan kedaulatan teritorialnya. Di sisi lain, pemulihan garis pantai Singapura akan menyebabkan kerusakan besar bagi pihak Indonesia. Wilayah perairan dan udara Indonesia di atas wilayah ini akan semakin terbatas, ini menunjukan bahwa negara 6 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Indonesia tidak memiliki power, jika seperti ini akan kehilangan kedaulatan wilayah perairan atas wilayah tersebut. Ada beberapa faktor/alasan menjadi pendorong atau titik balik pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pemasalahan perbatasan laut dengan negara Singapura7. Pertama, pemerintah Indonesia prihatin dengan reklamasi pantai Singapura. Pemugaran garis pantai Singapura telah berhasil memperbesar wilayahnya. Indonesia khawatir pemekaran yang terjadai akan menimbulakan perubahan garis pantai, menyebabkan wilayah perairan Singapura yang mulai berangsur-angsur bergeser ke arah selatan. Perubahan teritorial yang dialami Singapura juga beerdampak terjadinya pergeseran batas laut Indonesia dengan Singapura dan ditambah dengan pengurangan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Kedua, eksploitasi pasir laut dari Kepulauan Riau yang dilakukan untuk kebutuhan ekspor ke Singapura telah menyebabkan erosi bibir pantai dan mengancam akan kehilangan titik tolak Indonesia di kawasan ini. Penambangan pasir yang sebenarnya diharpkan sebagai penyumbang resep asli daerah yang cukup besar. Hampir 8% produk ekspor provinsi Kepulauan Riau adalah pasir laut. Sedangkan penambangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga sebagian besar air di Provinsi Riau telah dimanfaatkan oleh kontraktor. Sampai Juni 2002, 67 perusahaan telah memperoleh izin penambangan untuk pasir laut dan 300 sisanya memiliki izin eksplorasi. Ketiga, Demi menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara gambaran umum, wilayah perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain terutama di Asian Tenggara sering menghadapi ancaman teritorial dari gerakan organisasi separatis, penyelundupan, pembajakan serta penangkapan ikan secara ilegal. Menyikapi ancaman tersebut, TNI AL selalu melakukan patroli keamanan di sekitar perairan laut Indonesia. Akan tetapi, belum adanya batasan laut yang jelas antara Indonesia dan Singapura sehingga sering timbulnya gesekan antar kedua angkatan laut kedua negara yang menyebabkan sering bentrok saat patroli keamanan di kawasan perbatasan. Hal ini akhirnya menjadi salah satu pemicu yang mendorong pemerintah Indonesia untuk 7 Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. sesegera mungkin merampungkan permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Singapura8. Pada awal tahun2003, pemerintah indonesia telah mengeluarkan Kepmenperdag No. 117/MPP/Kep/2/2003 yang memuat tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Larangan tersebut mulai berlaku pada 18 Februari 2003. Semenjak saat itu lah , Indonesia mulai menghentikan ekspor pasir, terutama untuk membatasi kebutuhan Singapura dalam merehabilitasi pantai. Indonesia sendiri siap membuka kembali peluang ekspor pasir laut ke Singapura jika tercapai kesepakatan perbatasan laut antara kedua negara9. Desakan Indonesia untuk menolak restorasi garis pantai Singapura sebagai bentuk kriteria penghapusan batasan laut Indonesia dan Singapura ditunjukkan dalam sebuah pertemuan diskusi antar kedua negara. Walaupun pada bunyi Pasal 11 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang tujuan penetapan batas laut secara teritorial, fasilitas seperti pelabuhan permanen terluar yang merupakan bagian dari integral sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian kecil dari pantai. Instalasi laut dan pulau buatan tidak dianggap sebagai konstruksi atau bagisan dari pelabuhan permanen. Dari segi hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan bagi negara Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Padahal benar reklamasi garis pantai yang dilakukan Singapura adalah bagian dari instalasi pelabuhan dan untuk kepentingan menjaga keselamatan pelayaran dikancah internasional. Oleh karena itu, Singapura sangat bersikeras untuk menggunakan garis dasar restorasi pantai untuk menentukan batas teritorialnya dengan Indonesia. Dalam perkembanganya hukum internasional dapat menimbulkan sebuah konflik antar negara karena adanya keraguan dan perbedaan dalam pelaksanaan hukum laut oleh masing-masing negara10. Atas dasar inilah hal di atas merupakan salah satu contoh bentuk 8 Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Di akses pada 20 desember 2021. 9 Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4- oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. 10 Yordan, Gunawan,” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. perkembangan hukum laut internasional yang membuka peluang konflik perbatasan antara negara satu dengan yang lainya tak terkecuali Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura sendiri melakukan pemulihan pantai untuk meningkatkan wilayah dan juga untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dengan mendirikan pelabuhan dan bandara baru di sekitar Bandara Changi. Seiring berjalanya waktu, negosiasi antar delegasi yang secara teknis berfokus pada penetapan batas maritim kedua negara, Singapura telah sepakat untuk tidak menggunakan restorasi garis pantai sebagai garis pangkal perbatasannya di sebelah timur Selat Singapura. Penetapan garis pangkal yang digunakan Singapura diambil dari tanah alam Singapura sendir. Dengan kata lain, memulihkan garis pantai Singapura tidak akan mengubah baseline atau posisi garis Singapura dalam menangani masalah pembatasan dengan Indonesia. Sedangkan untuk pihak Indonesia dengan menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan ,sebab banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Batam dan Bintan. Serta penggunaan garis pangkal kepuluaaun oleh Indonesia sudah terhitung benar dan tepat. Perhitungan ini sudah sesuai dengan yang tercantun dalam undang-undang UNCLOS 1982 dalam pasal 7 tentang penentuan garis pangkal kepulauan yang berbunyi” Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar nusantara dengan karang kering terluar nusantara”. Garis pangkal lurus sendiri ditentukan di bagian 7. Garis pangkal lurus ditarik lalu menghubungkan titik terjauh atau titik akhir dari bukit pada saat air surut. Garis pangkal lurus ini hanya dapat digambar pada pantai yang berkelok-kelok atau jika terdapat pulau, gugusan, atau rangkaian pulau di depannya. Sedangkan untuk garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 7 yang mengatur bahwa “Negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai dengan panjang 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan bebatuan terluar, dengan ketentuan perbandingan luas daratan tidak melebihi 9 berbanding 9,1 dan dengan syarat merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari negara lain. oleh laut. lepaskan atau ZEE”. Berdasarkan pasal 8, Garis pangkal ini dapat digunakan untuk mengukur luasnya laut teritorial suatu negara kepulauan, wilayah tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. diplomasi Indonesia dalam sengketa batas maritim dengan Singapura Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan laut dengan negara Singapura telah dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa maritim mereka dengan cara damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Mei Oktober 1907. Deklarasi ini menyerukan semua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai agar perdamaian, keamanan, hukum dan keadilan internasional tidak terganggu11. Indonesia sendiri juga sedang mengupayakan pendekatan diplomatik melalui perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia dan Singapura siap bertemu untuk membahas penyelesaian perbatasan laut antar kedua negara. Perundingan batas laut dibagian barat di Selat Singapura. Menyusul penyelesaian tentang perjanjian Batas Laut Tengah, Indonesia dan Singapura sekali lagi telah mengupayakan penyelesaian Wilayah Laut Barat. Kebijakan yang diambil pemerintah Singapura mengenai pemulihan garis pantainya telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Hal ini sangat mengancam kedaulatan Indonesia karena dapat mempengaruhi pengukuran garis demarkasi terhadap kedua negara. Selain itu, dikhawatirkan juga bahwa abrasi pantai akibat penambangan pasir yang terus menerus akan mengikis pulau-pulau disekitarnya. Dengan hal ini, Indonesia mulai mengintensifkan upaya diplomasi agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya diplomasi yang dipimpin oleh pemerintah. Terlaksanalah Pada tanggal 26 September 2001, Presiden kelima Indonesia Megawati serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Penanaman Modal Perusahaan Umum di Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, perwakilan delegasi Indonesia bertemu dengan perwakilan delegasi Singapura antara lain Perdana Menteri Goh Chok Tong, Menteri Lee Kuan Yew, Wakil Perdana 11 Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Menteri/Menteri Pertahanan Negara Dr. Tony Tan, Menteri Luar Negeri yang ditugaskan Jayakumar dan Menteri Pendidikan serta Menteri Pertahanan Kedua Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral ini membahas upaya apa saja untuk memperkuat kerja sama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan sepakat untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah "menonjol" antara kedua negara “quiet diplomacy”. Pemerintah Indonesia sendiri meminta kepada pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan antar pejabat senior SOM antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut 12. Berdasarkan agenda yang disepakati kedua belah pihak, pertemuan berlangsung dalam dua tahap. Pada sesi diskusi awal, Ketua perwakilan , Indonesia menjelaskan bahwa isu yang menyangkut bilateral yang diangkat oleh Presiden Indonesia dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Singapura, dalam kunjungannya ke Singapura pada bulan September 2001, adalah antara lain, topik permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, hak ekstradisi, kabut, penyelundupan dan kontrol lalu lintas terhadap udara. Isu utama dalam pertemuan bilateral adalah tentang pengendalian lalu lintas udara, kontraterorisme, peningkatan ekonomi, pengelolaan terhadap Selat Malaka dan perbatasan laut. Pada pertemuan tahap kedua, mereka membahas tentang alur masa depan ASEAN dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Akan teapi, perundingan perbatasan laut yang berlangsung pada pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Singapura gagal menetapkan perbatasan laut bagi negara kedua. Lalu pada tanggal 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas laut antara kedua negara melalui negosiasi delimitasi. Akan tetapi, dalam pertukaran informal pada tahun 2003, pemerintah Singapura meminta bantuan dalam negosiasi perbatasan laut Indonesia- Singapura karena para perunding sedang merundingkan masalah lain yaitu Pedra Branca. Akhirnya pada tanggal 10 September 2003, dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan itikad baik untuk menugaskan staf teknis mereka untuk melakukan perundingan di perbatasan dengan 'Indonesia13. 12 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. 13 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9. Seiring pergantian kepemimpinan di Singapura dan Indonesia telah membuka kembali pintu bagi penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini menjadi penghambat hubungan kedua negara. Penyelesaian dalam perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura juga mulai menarik perhatian dari kedua belah pihak. Terbukti pada 8 November dan 30 Desember, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan secara bilateral, dengan salah satu agendanya adalah untuk menyelesaikan kembali masalah perbatasan laut kedua negara. Akhir pertemuan tersebut mendapatkan hasil yang dimana kedua belah pihak menyepakati bahwa masalah perbatasan laut antara kedua negara akan diselesaikan secara adil dan setara, melalui hubungan tetangga yang baik. Sebelumnya Perundingan Batas Laut Timur di Selat Singapura. Setelah sebelumnya menyepakati kesepakatan maritim untuk wilayah barat dan tengah antara Indonesia dan Malaysia, wilayah terakhir yang perlu diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah indonesia adalah bagian timur. Batas antara laut teritorial di bagian timur Selat Singapura meliputi perairan Batam Indonesia dan Changi Singapura. Penetapan batas laut teritorial dilakukan sesuai dengan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 dan dirundingkan secara bersama sesuai dengan kepentingan kedua negara. Penandatanganan Eastern Regional Agreement dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tanggal 2 September 2014 di Singapura14. Batas-batas baru dalam laut teritorial diatur di Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan batas laut teritorial oleh kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Arif Havas mengatakan, Penyelesaian perbatasan tidak bisa dilakukan secara cepat, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap atau step by step. Masih belum ada kepastian jelas kapan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura akan diselesaikan, meskipun sebelum pertemuan berlangsung, kedua negara bertekad untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. 14Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 Laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sangatlah sempit, sehingga batas anatar laut kedua negara hanya sebatas laut teritorial. Laut teritorial sangatlah berperan penting bagi negara-negara pantai dan nusantara15. Pertama, laut teritorial memainkan peran defensif. Perairan yang dimiliki dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan luar, baik secara terbuka maupun tertutp. Negara memiliki peran andil untuk menyelidiki atau memantau setiap kapal yang mencurigakan di perairan mereka. Negara juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau di sekitar perairan mereka jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kedua, laut teritorial berperan untuk melindungi atau mempertahankan wilayahnya dari penyelundup yang memasuki wilayahnya. Sejak dulu, ada undang- undang dan peraturan untuk selamanya memerangi selundupan, selundupan juga dapat melanggar kepentingan negara dan negara berhak menangkap dan mengadili pelanggar tersebut jika terbukti bersalah. Ketiga, fungsi laut teritorial adalah untuk menjaga satwa dan ekositem perikanan serta sumber daya lainnya yang terkandung di dalam laut teritorial. Di laut teritorial sendiri, negara lain tidak boleh ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya lautnya. Keempat, laut teritorial berfungsi sebagai tempat sanitasi dan isolasi bagi orang asing yang memasuki wilayah negara pantai melalui jalur laut, di mana orang asing tersebut terbukti sebagai pembawa sebuah penyakit menular. Perairan teritorial juga dapat digunakan sebagai pengamanan terhadap kontaminasi jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran kapal tanker. Peningkatan luas wilayah laut teritorial oleh Singapura juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kedaulatan Singapura atas laut teritorial dan wilayah tersebut, tidak terkecuali atas wilayah laut tetapi juga dasar laut dan daratan di bawahnya serta wilayah udara di atasnya. Dengan kata lain, meningkatnya kedaulatan atas teritorial Singapura di wilayah tersebut, Singapura dapat dengan bebas menggunakan sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. 15 Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Sebagai contoh salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan Singapura dengan leluasa dari kawasan ini adalah perikanan. Dengan ditambahannya kedaulatan teritorial di kawasan ini, membuat Singapura leluasa bebas memanfaatkan fishing ground yang ada di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan panganya. Singapura iyalah rumah bagi industri makanan kaleng, akan meraup keuntungan tambahan dari penangkapan ikan ini. Hingga saat ini, penguasaan disektor udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura lebih condong dikuasai oleh Singapura. Dengan pergeseran batas laut Indonesia dan Singapura ke arah selatan, yang dimana terdapat peningkatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut dan akan menyulitkan Indonesia untuk merebut kembali kontrol lalu lintas udara. Penguatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah akan memberikannya lebih banyak keleluasaan dalam menentukan hak kontrol lalu lintas udara dari wilayah yang dikuasainya selama ini. Lokasi Singapura yang strategis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa ancaman yang semakin besar. Penambahan kedaulatan teritorial bagi Singapura di wilayah perbatasan akan menguntungkan bagi Singapura dalam hal patroli dan demi menjamin keamanan di wilayahnya. Dengan demikian kekuatan yang dimiliki oleh Singapura terhadap kawasan ini dapat digunakan untuk bertindak melawan ancaman eksternal yang berbahaya, sehingga efek positifnya stabilitas keamanan Singapura akan selalu terjaga dengan aman. Dalam menjaga teritorial Indonesia dan Singapura dibutuhkan peran pihak berwajib khusunya indonesia dalam menjaganya, akan tetapi kekuatan personil TNI dan Polri saat ini di kawasan perbatasan sangatlah tidak cukup, dengan faktor panjangnya luas perbatasan dan luasnya wilayah dengan sejumlah negara, baik di darat maupun di laut, mereka harus siap untuk mengamankan situasi. Terlebih lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kesatuan TNI dan Polri seperti kendaraan tempur dan posko keamanan perbatasan yang minim dimana ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas penjagaan kawasan perbatasan. Infrastruktur yang tidak memadai di sepanjang perbatasan dan medan yang terbatas inilah yang membuat TNI dan Polri semakin sulit untuk melakukan patroli perbatasan16. 16 Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm 202. Sedangkan kawasan ini merupakan kawasan yang sangat rawan dimasuki oleh penyeludup dan hal yang tidak diinginkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari negara. Pentingnya menjaga diperbatasan, karena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing di sekitar kawasan perbatasan. Menyusun strategi dalam keamanan perbatasan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara, dengan menyatukan visi dan misi bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dengan melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan stabilitas yang sesuai dengan prosedur serta menyeluruh dan terpadu maka menjaga perbatasan bukanlah hal yang sulit. Di bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat ada beberapa Strategi keamanan yang dapat dilakukan meliputi amencapai keamanan di wilayah perbatasan negara bMenjamin bahwa wilayah di bawah kedaulatan Negara tetap tegak dan utuh cMelaksanakan tugas pertahanan di sekitar daerah perbatasan Agar kepentingan nasional negara dapat terpenuhi maka perlu adanya upaya serius dalam menjaga perbatasan agar tercapainya berupa kepentingan keamanan atau kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan yang dimilikinya. Daerah perbatasan itu sendiri akan selalu sejajar dengan daerah perbatasan negara-negara lainya, sehingga dapat menimbulkan kerjasama pertahanan antara negara-negara yang berbatasan atau justru sebaliknya. Akan tetapi Tujuan utumanya iyalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan. Kesimpulan Dari pembahsan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perbatasan laut Indonesia dan Singapura telah diselesaikan dengan dan secara damai melalui jalur diplomatik. Pada saat yang sama juga menyelesaikan perselisihan sengketa wilayah ini, kedua negara yang telah meratifikasi peraturan UNCLOS 1982 dan harus mematuhi ketentuan dan aturan hukum di dalamnya. Adapun pemulihan garis pantai Singapura, Indonesia tetap mematuhi Pasal 15 UNCLOS yang diamana mengatur tentang penentuan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berbatasan. Memang, pemulihan garis pantai Singapura ini berhasil memperluas wilayahnya menjadi 766 kilometer persegi pada tahun 2002. Atas kejadian inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk selanjutnya meningkatkan upaya diplomatiknya dengan Singapura. Agar berhasil menyelesaikan negosiasi sebelumnya, ada hambatan dari kedua negara. Sebagai Pemerintah Singapura, negara dalam penyelesaian perbatasan laut terus mengelak pada tahap penyelesaian, sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemulihan garis pantai Singapura mempengaruhi 1. Penetapan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Pemulihan garis pantai yang dilakukan Singapura dapat menggeser batas laut Indonesia ke selatan, terutama di perbatasan timur dan barat. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penetapan batas laut masih belum lengkap dan Singapura telah mengambil langkah dengan mengeluarkan izin untuk menggunakan titik awal baru dalam pengukuran batas lautnya. Sedangkan batas median tidak akan berubah karena perjanjian perbatasan negara bersifat final dan tidak dapat diubah. 2. Bagi Indonesia sendiri, pemulihan pantai yang dilakukan Singapura akan mengakibatkan pergeseran batas antar laut kedua negara ke selatan, yang akan sangat merugikan bagi negara Indonesia. Pertama, pemulihan pantai Singapura akan mengembalikan wilayah perairan Singapura seluas-luasnya. Kedua, Indonesia tidak akan bisa melaksanakan kedaulatan teritorialnya atas wilayah yang dimilikinya. 3. Bagi Singapura, proses reklamasi pantai dapat memperluas wilayahnya dengan mencakup daratan, perairan, ruang udara melalui darat dan air. Memulihkan pantai dan akan memperluas kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut. Saran Sebaiknya jika suatu negar memiliki perselisihan antara negara lain yang ditimbulkan karna batas wilayah terutama dilaut, sebaiknya diselsaikan melalui cara diplomasi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi negara lain. Akan sanggat beresiko apabila masalah seperti ini sampai melibatkan negara-negara lain, justru akan memperburuk keadaan yang dimana dapat menimbulkan chaos yang berakibat perang perebutan wilayah. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Adolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Pers. AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 202 LAPORAN & MAKALAH Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9 INTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. Https// singapura-tandatangani-perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this hybrid 3-4-chlorophenyl-2-[5-thioxo-4,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-ylmethylthio]quinazolin-43H-one has been synthesized and characterized using elemental analysis, FTIR and NMR spectroscopy. The thione-thiol tautomeric equilibria has been studied using both DFT/B3LYP and HF methods at different basis sets. The results of calculations showed predominance of the thione form. The molecular structure and vibrational spectra of the stable tautomer are predicted using the same level of theory. The complete assignments of the vibrational modes were performed on the basis of potential energy distribution PED. The 6-311++Gd,p gave the best results compared to the experimental data. The chemical shift values of the two tautomers are calculated using GIAO method. The NH proton of the thione tautomer have chemical shift value closer to the experimental data compared to the SH proton of the thiol one. The electronic transitions are predicted using the TD-DFT calculations at B3LYP/6-311++Gd,p level of theory. The calculated polarizability and first hyperpolarizability showed that the studied compound has better NLO properties than urea. The molecular electrostatic potential MEP analysis reveals the sites for electrophilic and nucleophilic attack in the molecule. NBO analysis is carried out to investigate the stabilization energy of various intramolecular charge transfer interactions within the studied molecule. Copyright © 2015 Elsevier All rights Negara dalam Hukum InternasionalHuala AdolfAdolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia SingapuraWisnu ArYudhaAR, Wisnu Yudha. 2007. "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.".Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di IndonesiaS AzizahAzizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika GlobalBoer MaunaBoer Mauna. 2016. "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. Tandatangani Perjanjian PerbatasanDidik Internet NoviINTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN
AINTERNET Pengertian Internet Secara harfiah, Internet (kependekan dari interconnected-networking) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum,
20 Jautjumi By Manguzank1969 Updated Mar 22, 2022 Attempts 1838 Share Settings Feedback During the Quiz End of Quiz Difficulty Sequential Easy First Hard First Kelas XIJurusan Metalurgi dan KeperawatanWaktu Selasa, 14 Oktober 2014 1. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia Timur dapat diungkapkan melalui slogan berikut ini .... A. Vini, Vidi, Vici B. Liberte, Egalitee Franternite C. Gold, Gospel, Glory D. Kolonialisme, Impcrialisme, Monopolisme E. Devide et Impera, Pak Mcdorlandica 2. Beberapa faktor keberanian bangsa Eropa melakukan pelayanan ke dunia Timur di bawah ini, kecuali … A. Diciptakannya kompas sebagai penunjuk arah B. Adanya teori dari Paus bahwa bumi itu datar C. Maju dan berkembangnya ilmu perbintangan dan cuaca D. Jatuhnya Constantinopel ke tangan Islam Turki E. Ditemukannya jalur pelayaran ke Asia oleh Vasco da Gama 3. Latar belakang dan factor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, kecuali …. A. Penemuan mesin uap oleh James Watt B. Keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah C. Keinginan membuktikan teori Copernicus bahwa bumi bulat D. Rasa tertarik kepada buku karya Marcopolo berjudul Imago Mundi yang menceritakan kesuburan Asia E. Ditemukannya E. Runtuhnya Konstantinopoel ke tangan bangsa Turki yang menyebabkan terputusnya hubungan dagang Asia-Eropaalur pelayaran ke Asia oleh Vasco da Gama 4. Adanya ancaman serangan Inggris secara besar-besaran dari Singapura membuat Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut, kecuali ….. A. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan B. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang C. Membangun pangkalan angkatan laut di ujung kulon dan Surabaya D. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20’000 orang E. Menjalin kerjasama dengan wilayah penjajahan Belanda lainnya, misalnya Srilangka dan Afrika Selatan 5. Agar VOC leluasa dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC yang meliputi hak-hak sebagai berikut, kecuali …. A. Memiliki tentara sendiri B. Mencetak uang sendiri C. Menyatakan perang dan damai D. Mengangkat dan memberhentikan pegawai E. Mendirikan Negara merdeka di seberang lautan 6. Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah di Maluku agar harganya stabil disebut …. A. Eksterpasi B. Contingenten C. Ponale Sanctie D. Pelayaran Hongi E. Verplihte Leverantie 7. Kaisar Perancis yang berhasil menguasai Belanda dan mendudukan adiknya menjadi raja di Belanda adalah.... A. Louis XIV B. Lafayette C. Robespiere D. Napoleon Bonaparte E. Ladewijk Bonaparte 8. Semboyan Belanda untuk menaklukkan seluruh wilayah Indonesia adalah.... A. Lebenschraum B. Fraternite C. Chauvisme D. Divide et Impera E. Imperialisme 9. Untuk menjalankan praktek Monopoli perdagangan di Indonesia Para pedagang Belanda Mendirikan.... A. NICA B. KNIL C. VOC D. EIC E. OKI 10. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah.... A. Gold B. Liberte C. Egalite D. Fraternite E. Devisa 11. Perhatikan nama-nama dibawah ini! 1. Christopher Columbus 2. D’Albuquerque 3. Cornelis de Houtman 4. Fransisco Pizarro Dari nama-nama diatas penjelajah Eropa yang datang ke Indonesia adalah.... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 1 dan 3 D. 2 dan 4 E. 3 dan 4 12. Salah satu perbedaan Belanda dengan Portugis adalah Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan.... A. Berlayar B. Menyebarkan agama C. Mencari daerah penghasil rempah-rempah D. Mencari keuntungan E. Menyaingi portugis dalam perdagangan 13. Gubernur Jendral yang meletakkan dasar penjajahan Belanda di Indonesia dengan mendirikan Benteng Batavia adalah.... A. Antonio Galvao B. Van den Bosch C. Jan Pieterzoon Coen D. Van Deventer E. Raffles 14. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, Raffles memberlakukan sistem .... A. Sewa Tanah B. Cultuur Stelsel C. Tanam paksa D. Landrante E. Kerja paksa 15. Pelaut Belanda yang pertama kali memimpin ekspedisi Belanda ke Banten adalah.... A. Magelhaens B. Columbus C. Cornelis de Houtman D. Vasco da Gama E. D’Albuquerque 16. Tujuan didirikannya VOC oleh pemerintah kolonial Belanda adalah.... A. Menyebarkan kebudayaan baru B. Mencari daerah baru dan kejayaan C. Menyebarkan Agama D. Untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dengan Eropa lainnya E. Memperkuat daerah kekuasaan 17. Gubernur Jendral VOC yang mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia adalah.... A. Cornelis de Houtman B. Jan Pieterzoon Coen C. Pieter Both D. Van Nese E. Daendles 18. Penyerahan Pulau Jawa dari Kekuasaan Belanda kepada Inggris diatur dalam.... A. Plakat Pendek B. Perjanjian Tuntang C. Perjanjian Salatiga D. Traktat London E. Perjanjian Giyanti 19. Dibawah ini adalah sebab-sebab Dibubarkannya VOC, kecuali.... A. Adanya korupsi B. Banyak hutang C. Perang yang menghabiskan banyak biaya D. Kecurangan dalam bidang administrasi E. Desakan dari Gubernur Jendral untuk membubarkan VOC 20. Landasan imperialisme untuk mencari kejayaan adalah.... A. Reconquesta B. Kapitalisme C. Gold D. Glory E. Gospel Back to top
SejarahDi Bangunnya Monumen Pahlawan Revolusi Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 9 Hektar, atas prakarsa Presiden ke-2 RI, Soeharto.Dibangun untuk mengingat perjuangan para Pahlawan Revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak Kelurahan Lubang
Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia 1942-1945 Secara Lengkap – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Apresiasi yang dimana dalam hal ini meliputi masa, organisasi, kebijakan, perlawanan, akhir dan dampak, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, four kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu half-dozen kapal induk, two kapal perang, xi kapal perusak serta lebih dari pesawat tempur, tanggal seven Desember 1941, akan menyerang secara mendadak ground Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah xi Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan “Romusha” Arti, Pengertian & Kerja Paksa Pada Zaman Jepang Hari minggu pagi tanggal seven Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari serdadu Amerika tewas dan lebih dari lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Sebelum meletusnya Perang Asia Timur Raya, Jepang memetakan wilayah Asia Tenggara menjadi 2 bagian, yaitu Wilayah A, yaitu beberapa koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat yang meliputi wilayah ; Semenanjung Melayu, Borneo Utrara, Philipina dan Republic of indonesia Wilayah B, yaitu koloni Perancis yang meliputi Vietnam, Laos dan kamboja Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah A dengan tujuan ; menjadikan kawasan Aasia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berusaha memotong garis perbekalan musuh yang berada di wilayah ini. Jepang memperoleh kemenangan mudah untuk menduduki Indonesia yang dikuasai Belanda pada bulan Januari 1942. Dimulai dari wilayah Tarakan Borneo Timur sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, berturut-turut kemudian wilayah Balikpapan, Ambon,Kendari, Pontianak dapat dikuasai pada bulan yang sama. Pada bulan Pebruari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menguasai Republic of indonesia, Jepang menggunakan 2 jalur, yaitu Lewat Philipina ; Tarakan, Balikpapan, Bali, Rembang Indramayu Lewat Semenanjung Melayu ; Palembang, Pontianak, Tanjung Priok Pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai Batavia. Karena semakin terdesak serta tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat akhirnya Belanda terpaksa harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati Subang Jawa barat pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini ditandatangani oaleh Jenderal Teerporten selaku wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Republic of indonesia Tjarda Van Stackenborg Stackhouwer dengan Jenderal Immamura sebagai Pimpinan bala tentara Jepang di Republic of republic of indonesia. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan Perjanjian Linggarjati Pemerintahan Jepang di Indonesia di bidang Milliter Sebutan resmi pemerintahan milliter Jepang adalah Bala Tentara Nihon memegang kekuasaan militer dan segala kekuasaan yang dulu dipegang oleh gubernur Jendral pada masa kekuasaan Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Republic of indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat Rikugun dan angkatan laut Kaigun. Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu Wilayah I Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. Wilayah 2 Daerah Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Wilayah III Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun. Organisasi Militer Bentukan Jepang Selain itu Jepang juga mendirikan berbagai organisasi kemilliteran seperti 1. Gerakan Tiga A Gerakan ini disebut Gerakan Tiga A karena semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nihon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehinnga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan dibagi dengan Putera. 2. Pusat Tenaga Rakyat PUTERA Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 dibawah pimpinan “Empat Serangkai”, yaitu Bung Karno, Hurl Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Republic of indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakunnya. Ternyata Gerakan Putera yang menjadi bentukan Jepang ini ternyata menjadi bumerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. 3. Pembela Tanah Air PETA PETA merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaanya berisi pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik atau mendapatkan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan awalnya pembentuka organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Namun karena PETA bersifat nasional dan diaanggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikutnya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai. Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang. Karena Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dipegang oleh militer, maka semua jenis kegiatan diarahkan untuk kepentingan perang. Sumber alam dan bahan makanan diperas oleh Jepang. Hal ini menyebabkan rakyat sangat menderita serta kekurangan sandang dan pangan sehingga terjadi kematian diberbagai tempat. Selain pemerasan dibidang pertanian, Jepang juga mewaijibkan rakyat untuk menyerahkan besi-besi tua untuk pembuatan senjata. Jepang juga merampas harta benda rakyat terutama emas. Selain itu juga akibat pemerintahan kemilliteran Jepang, Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi militer yang dibentuk Jepang. Kebijakan Jepang Di Indonesia Berikut ini terdapat beberapa kebijakan jepang di indonesia, diantaranya adalah 1. Romusha Romusha adalah kerja paksa tanpa dibayar pada zaman penduduka Jepang. Tujuannya adalah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian. two. Kinrohosi Kinrohosi adalah kerja paksa tanpa dibayar untuk para pamong desa dan pegawair rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha yang lainnya. Para kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan Sidang BPUPKI – Hasil, Anggota, Pembentukan, Sejarah Dan Ringkasannya 3. Wajib Militer Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu. Seinendan Barisan Pemuda, dibentuk tanggal nine Maret 1943 dengan anggota para pemuda usia xiv-22 tahun. Keibodan Barisan Pembantu Polisi, dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23-25 tahun. Fujinkai Barisan Wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943, dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas. Gakutotai Barisan Pelajar, anggotanya terdiri dari murid-miridd sekolah lanjutan. Heiho Pembantu Pranjurit Jepang, dibentuk pada bulan April 1943 dengan anggota pemuda berusia xviii-25 tahun. PETA Pembela Tanah Air, dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk memoertahankan tanah air Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Jawa Hohokai Kebaktian Rakyat Jawa, dibentuk pada tanggal one Maret 1944 dengan tujuan untuk mengerahkan rakyat agar mau membantu atau berbakti kepada Jepang. Suisyintai Barisan Pelopor, dibentuk pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Perlawanan Rakyat Republic of republic of indonesia Terhadap Jepang Karena rakyat Indonesia tidak terima terhadap pemerintahan Jepang dan merasa tersiksa, banyak sekali terjadi perlawanan-perlawanan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain adalah 1. Perlawanan koreri di biak Perlawanan ini dipimpin oleh L. Rumkorem, pimpinan Gerakan “Koreri” yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. 2. Perlawanan Pang Suma Perlawanan Rakyat yg dipimpin oleh Pang Suma berkobar di Kalimantan Selatan. Pang Suma adalah pemimpin suku Dayak yg besar pengaruhnya dikalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Momentum perlawanan Pang Suma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu di antara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang Kab. Sanggau. Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pang Suma. 3. Peristiwa Singaparna Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Jawa Barat Singaparna di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Republic of indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu beliaupun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu beladiri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawah ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. iv. Peristiwa Indramayu, April 1944 Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja paksa/Romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah Lohbener dan Sindang agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahi kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. 5. Pemberontakan Teuku Hamid Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan Nov 1944. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas. Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun perwira tentara sukarela, namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam. 6. Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 Nov 1942 Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng Lok Seumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir ketiga Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan Teuku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan “Pelayaran Vasco Da Gama” Sejarah & Pertama – Kedua – Ketiga seven. Pemberontakan PETA Perlawanan PETA terjadi hingga 3 kali yaitu Perlawanan PETA pusat tenaga rakyat di Blitar 29 Februari 1945 Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Republic of indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri Komandan pasukan Jepang, pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri. Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh Nov 1944 Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun T. Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap April 1945 Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin regu Bundanco Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 Apr 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu. Akhir Pendudukan Jepang Di Indonesia Berikut ini terdapat beberapa akhir pendudukan jepang di republic of indonesia, diantaranya adalah Pada bulan Apr 1944 Sekutu mendarat di Irian Barat, Jepang semakin terdesak. Jepang kembali terdesak karena pulau Saipan pada gugusan pulau Mariana jatuh dan dikuasai oleh Sekutu Akhir 1944, Jepang semakin terdesak dan beberapa pusat pertahanan Jepang jatuh ke tangan Amerika Persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang dan diperburuk lagi dengan perlawanan rakyat Indonesia yang semakin Jepang mengalami kerugian dengan rusaknya kapal induk pada Pertempuran Laut Karang atau Laut Koral 1942 dengan Amerika Amerika menyadap semua pusat informasi Jepang. Dengan mudahnya Amerika Serikat mengalahkan Jepang Dengan keterpurukan ini, banyak peluang besar Republic of indonesia agar segera Keterpurukan Jepang juga berdampak pada pemerintahannya, 17 Juli 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. 7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada ane Maret 1945, Panglima Jepang Letnan Jenderal kuakici Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI. Dengan jumlah anggota 67 orang dari Indonesia dan 7 orang dari BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, 29-i Juni 1945 tentang rumusan dasar negara, dan kedua 10-sixteen Juli 1945 membahas batang tubuh UUD negara republic of indonesia merdeka Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh seven Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI nine Agustus 1945 sekutu membom Nagasaki, alasan membom kedua kota tersebut dikarenakan ii kota tersebut merupakan pusat industri Tanggal xi Agustus 1945 Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat pergi ke Dalat, menemui Panglima Tertinggi Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan yang sudah dijanjikan. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan juga berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang tetap menjaga status quo sebelum kedatangan Sekutu. Pada saat ini Bangsa Republic of indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan memproklamirkan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dampak Pendudukan Jepang Di Indoensia Diantaranya adalah one. Dampak Positif Diperbolehkannya bahasa Democracy of republic of indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Republic of indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Jepang mendukung semangat anti Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Djakarta. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Republic of indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Republic of indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yakni koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP nine tahun dan SLTA. Pembentukan stara masyarakat hingga tingkat paling bawah yakni rukun tetangga “RT” atau Tonarigumi. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yakni line arrangement “sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien” yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dari sini muncullah ide Pancasila. Jepang dengan teprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda. Dalam pendidikan dikenalkan sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. two. Dampak Negatif Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan warga. Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia “terutama warga Jawa” untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak menusiawi. Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya berasa dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Krisis ekonomi yang sangat parah, hal ini karena dicetaknmya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kebijakan self sufficiency “kawasan mandiri” yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Pembatasa pers sehingga tidak ada pers yang idependen semuanya dibawah pengawasan Jepang. Terjadinya kekacuan sistuasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. three. Bidang Ekonomi Dampak Positif Didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan Diperkenalkannya sistem baru bagi pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi Dampak Negatif Menyusun kembali struktur ekonomi wilayah indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan perang Kerja paksa Mengeksploitasi seluruh kekayaan alam di indonesia untuk keperluan perang 4. Bidang Sosial Budaya Dampak Positif Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui kinrohosi. Munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Tonarigami atau Rukun Tetangga RT. 5. Bidang Pendidikan Dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nihon Sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam Mendirikan sekolah seperti SD six tahun, SLTP/SMP 9 tahun dan SLTA/SMA. Bahasa Republic of indonesia mulai digunakan dalam komunikasi sehingga bahasa Indonesia berkembang Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan “Pelayaran Magelhaens” Sejarah & Latar Belakang 6. Bidang Birokrasi dan Militer Jepang memberikan pelatihan militer-semimiliter kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang. Seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi keibodan, heiho, suisintai dan sebagainya. 7. Bidang Budaya Dampak Positif Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho Pusat Kebudayaan tanggal i April 1943 di Djakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia Pembentukan Persatuan Aktris Film Republic of indonesia PERSAFI yang bertujuan mendorong aktris- aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke Bahasa Republic of indonesia Dampak Negatif Pemaksaan pemerintah Jepang agar masyarakat Republic of indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno Kaisar yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari Omiterasi Omikami. Demikianlah pembahasan mengenai Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia 1942-1945 Secara Lengkap semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan
PBBmendesak badan bantuan internasional agar meningkatkan bantuan secara besar-besaran kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. PBB mendesak Menu Tutup . Home. Asia Pasifik. Eropa. Amerika. Timur Tengah. Afrika. Indeks. Home. Asia Pasifik. Eropa. Amerika. Timur Tengah. Afrika. Indeks. Menu Tutup .
Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan Rabu 09/12 di Washington, bahaya militansi Islam "jelas ada dan hadir" di Asia. Ancaman terutama muncul dari kelompok-kelompok militan yang berikrar mendukung ISIS dan mendirikan Negara Islam sesuai pandangan mereka di kawasan Asia. Untuk menghadapi ancaman ini, Singapura tzelah menandatangani kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat yang mencakup berbagai upaya penanggulangan jaringan internasional militan Islam dan tukar-menukar data intelijen. Menteri Pertahanan Singapura itu menyatakan, tukar-menukar data intelijen adalah kunci utama menangani masalah anti teror Indonesia dalam latihanFoto picture-alliance/ANN "Kami melihat ancaman para teroris ekstremis ini jelas-jelas sebagai bahaya yang hadir di wilayah kami, "katanya dalam sebuah seminar keamanan di Washington, Amerika Serikat. Ng Eng Hen selanjutnya mengatakan, dalam tiga tahun terakhir jumlah simpatisan ISIS sudah melampaui jumlah pendukung jaringan teror Al Qaeda, yang pernah memiliki pengaruh kuat selama satu dekade, namun pamornya makin turun setelah terbunuhnya pemimpin mereka, Osama Bin Laden dalam serangan pasukan elit Amerika Serikat ke tempat persembunyiannya di Pakistan. Dia juga mengatakan, Indonesia telah melaporkan bahwa sudah lebih dari 500 warganya yang pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS, dari Malaysia ada 150 orang, termasuk beberapa bekas anggota militer. Dari Singapura ada beberapa orang yang berangkat ke anti teror Indonesia di Aceh 2005Foto picture-alliance/dpa Dan para pejuang itu telah kembali dan membuat ikrar kesetiaan pada ISIS dan mengobarkan misi untuk membentuk Negara Islam di berbagai kawasan dunia, "kata Ng Eng Hen. Mereka punya simpatisan, mereka punya anggota bersenjata yang terlatih, punya motivasi tinggi dan sarana, dan mereka punya visi bersama. Kita harus menanggapi ancaman ini dengan sangat serius dan hati-hati." "Dia selanjutnya mengungkapkan, anggota njaringan militan Jemaah Islamiyah JI, yang merencanakan serangan bom di Singapura pada awa 2000, juga telah membuat ikrar setia kepada ISIS, demikian juga kelompok Abu Sayyaf di Imron, pelaku Bom Bali 2002, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidupFoto dapd "Banyak anggota Jemaah Islamiyah yang berhasil kami tangkap, yang merencanakan operasi, masih hidup dan sebentar lagi mungkin akan dibebaskan dari tahanan, dan mereka masih punya hubungan dekat dengan jaringan Jemaah Islamiyah, "katanya. hp/rn rtr, afp
Diberitakan sejumlah situs web pemerintah menjadi sasaran serangan siber besar-besaran. Salah satu situs web yang diterpa serangan siber adalah situs web Kementerian Luar Negeri Ukraina. â € Microsoft mengidentifikasi adanya bukti operasi malware destruktif yang menargetkan banyak lembaga di Ukraina.
Jakarta, IDN Times - Pensiunan perrwira senior Inggris Edward Stringer mengungkapkan bahwa serangan siber yang terjadi di Akademi Pertahanan Inggris pada Maret 2021 telah menyebabkan kerusakan beberapa bulan setelah serangan itu, upaya untuk memperbaikinya belum benar-benar berhasil. Akademi Pertahanan Inggris harus membangun kembali saat ini belum diketahui siapa yang telah melakukan serangan siber itu. Stringer menduga serangan dilakukan oleh beberapa negara yang dianggapnya memusuhi Inggris, seperti China, Rusia, Korea Utara atau Iran. Tapi juga ada dugaan serangan dilakukan kelompok kriminal siber yang memang mencari kerentanan sistem pertahanan jaringan untuk mencari Tidak berdampak pada jaringan Kementrian Pertahanan InggrisPada bulan Maret 2021, Akademi Pertahanan Inggris mendapatkan serangan dunia maya. Akademi itu berada di bawah Kementrian pertahanan Inggris. Dampak dari serangan tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi pejabat yang bertanggung jawab mengungkapkan dampaknya sangat pensiunan perwira senior Inggris, Edward Stringer, menjelaskan bahwa serangan siber itu pada level yang canggih. Dilansir The Guardian, dia kemudian segera mendorong Akademi Pertahanan untuk mempercepat rencana pembangunan kembali jaringan dan meningkatkannya agar lebih meninggalkan militer pada bulan Agustus lalu, dan pernyataannya yang menjelaskan dampak signifikan serangan tersebut baru diungkap awal tahun Pertahanan Inggris berada di Shrivenham, Oxfordshire. Sekolah itu mengajar sebanyak murid dari latar belakang militer, diplomat dan pegawai negeri. Selama pandemik, sebagian besar kegiatan pengajaran dilakukan secara penjelasan Stringer, serangan yang memiliki dampak kerusakan signifikan itu tidak berhasil masuk dalam sistem Kementrian Pertahanan Inggris. Kelompok peretas kemungkinan menggunakan akademi itu sebagai "pintu belakang" untuk mencoba memasuki sistem Pelaku serangan diduga kelompok yang memusuhi InggrisIlustrasi hacker. Shimazaki Baca Juga Inggris Migran Lintasi Selat Inggris dalam 2 Hari Tidak ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dibalik serangan siber yang merusak itu. Selama berbulan-bulan, biaya operasional telah dikeluarkan untuk memperbaikinya, tapi tidak sepenuhnya dapat teknik informatika yang bekerja harus menemukan cara cadangan untuk menggunakan internet biasa, hanya agar kegiatan pengajaran dapat tetap berjalan. Itu memang dapat dilakukan tetapi tidak selancar sebelum serangan The Independent, Edward Stringer ketika ditanya kemungkinan serangan dari pemerintah asing seperti China, Rusia, Iran atau Korea Utara, dia menjawab "itu bisa salah satu dari mereka atau bisa saja seseorang yang mencoba menemukan kerentanan untuk serangan ransomware, Anda tahu, sebuah organisasi kriminal sejati."3. Serangan dunia maya tidak menyebabkan kerusakan fisik tapi membutuhkan biaya perbaikan yang tinggiDunia internet yang saat ini telah menjadi cara baru memudahkan kehidupan, telah membuka banyak hal yang sebelumnya tertutup. Akan tetapi, dengan kemudahan yang dijanjikan dari internet, dunia tersebut juga menyimpan ancaman nyata khususnya di sektor pertahanan dan tak lagi berjalan di lapangan terbuka menggunakan peluru timah, tetapi pertempuran juga terjadi di jaringan Sky News yang mewawancarai Stringer, serangan siber "tidak terlihat seperti serangan kekerasan fisik, tetapi ada biayanya yang harus dikeluarkan." Stringer adalah salah satu direktur jenderal pengembangan kekuatan gabungan yang ikut memikirkan tetang perang masa depan dan bagaimana angkatan bersenjata siber, menurut Stringer, memang tidak menimbulkan korban mayat yang tergeletak di jalanan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan membutuhkan biaya tinggi untuk perbaikan jaringan internet yang telah jadi ini, menurut keterangan yang dijelaskan tidak ada informasi sensitif yang disimpan di jaringan akademi. Tapi pembangunan ulang jaringan yang sedang dilakukan, sampai kini belum sepenuhnya rampung. Padahal serangan itu sudah terjadi pada pertengahan tahun lalu. Baca Juga Inggris Setujui Obat COVID-19 dari Pfizer IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
CyEk. ehj0xgru8i.pages.dev/304ehj0xgru8i.pages.dev/217ehj0xgru8i.pages.dev/252ehj0xgru8i.pages.dev/317ehj0xgru8i.pages.dev/115ehj0xgru8i.pages.dev/349ehj0xgru8i.pages.dev/92ehj0xgru8i.pages.dev/35
adanya ancaman serangan inggris secara besar besaran dari singapura membuat
